“Ada bangunan yang sudah selesai dibangun, tetapi PBG-nya belum keluar. Sementara itu, masih banyak bangunan liar yang berdiri tanpa PBG,” ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Kupang dapat mempercepat penyelesaian revisi tata ruang, yang jika segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), akan memperlancar proses penerbitan PBG.
Dengan perubahan ini, pengurusan PBG yang sebelumnya 28 hari kerja dapat dipangkas menjadi 10 hari kerja, sehingga berdampak positif bagi pembangunan rumah subsidi.
“Jika tata ruang segera diselesaikan, kami akan terus berkoordinasi dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta pejabat terkait agar proses PBG bisa lebih cepat dan lebih baik. Ini bukan hanya untuk REI, tetapi juga untuk masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran REI NTT. Ia berkomitmen untuk membawa permasalahan ini ke tingkat pembahasan lebih lanjut bersama Wali Kota Kupang agar dapat segera dibenahi.
“Pemerintah Kota Kupang akan mencari solusi agar proses perizinan ini tidak menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kota Kupang adalah barometer ekonomi di NTT, sehingga jika perizinan dapat dipangkas, maka pembangunan dan kelancaran ekonomi juga akan meningkat,” tegasnya. (prokompim kota kupang/nitha manafe/tonny ga)
