“Pemerintah Kota Kupang menyambut baik pemberlakuan sistem ini karena sejalan dengan misi Pemkot Kupang saat ini yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan,” kata Jefri.
Terlebih lagi, kata Jefri, prestasi yang baru diraih Pemkot Kupang yakni mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dipertahankan.
“Untuk mempertahankan opini WTP butuh kerja yang lebih keras dari sebelumnya. SIPD ini bisa menjadi salah satu alat bantu bagi kita untuk upaya itu,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya minta agar sistem yang baik ini harus terus disosialisasikan agar bisa sesegera mungkin diterapkan dalam semua sistem kerja di lingkup Pemkot Kupang.
Jefri juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri yang telah merancang sistem ini.
“Mudah-mudahan dengan digunakannya sistem ini kami jadi lebih terbantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah,” tuturnya.
Ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi juga disampaikan kepada para narasumber baik dari Kemendagri RI maupun dari Badan Keuangan Daerah Provinsi dan kepada Badan Anggaran DPRD Kota Kupang sebagai peserta bimtek.
“Dalam kesibukannya sebagai wakil rakyat masih berkenan mengikuti bimtek ini. Hal ini kami lihat sebagai bentuk dukungan kepada kami dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparan,” ucapnya.
