KUPANG kabarntt.id—Program full cycle subsidi tepa jenis solar mulai diberlakukan 7 Maret 2023 untuk 22 kabupaten/kota di NTT dan juga secara serentak di 114 kabupaten/kota di Indonesia.
Implementasi full cycle ini akan bersifat wajib untuk mengontrol pemakaian BBM dan juga BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran.
Sosialisasi uji coba implementasi full cycle subsidi tepat ini dilakukan oleh Communication relations dan CSR PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Selasa (28/2/2023), di Hotel Swissbelcourt.
Menurut Deden Mochammad Idhani, Area Manager Comrel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, program subsidi tepat tersebut bertujuan agar supaya BBM subsidi itu tepat sasaran, menghindari adanya penyelewengan BBM subsidi di lapangan yang sering terjadi, dan membantu mengurangi beban pemerintah pusat.
“Di wilayah Jawa Timur itu sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Kemudian menyusul di Bali di 9 kabupaten/kota sudah dilakukan. Terakhir di NTB juga sudah dimulai tanggal 21 Februari 2023. Dan untuk NTT ini akan kita mulai dilaksanakan tanggal 7 Maret 2023. Tujuannya jelas, lebih untuk membantu mengurangi beban pemerintah pusat karena informasi terakhir pemerintah pusat menganggarkan dana untuk subsidi itu mencapai Rp 500 triliun, sehingga harapannya program ini bisa mengurangi beban subsidi dan bisa tepat sasaran,” jelas Deden.
Lanjut Deden, implementasi full cycle subsidi ini akan memberikan dampak besar terhadap beberapa tujuan penting di atas.
“Nanti pada 7 Maret kendaraan pengguna solar subsidi itu sudah diwajibkan menggunakan Barcode dan di NTT 22 kabupaten/kota akan diterapkan dan tidak bisa tidak karena sudah diwajibkan,” tegasnya.
Sementara Taufiq Kurniawan, Section Head Communication & Relation PT. Pertamina Petra Niaga Regional Jatimbalinus, menyampaikan bagi kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi dapat mendaftarkan kendaraannya di web : subsiditepat.mypertamina.id.
Mulai minggu depan tanggal 7 Maret 2023 itu akan dilaksanakan pembelian transaksi solar wajib menggunakan QR code dan bagi mereka yang belum memiliki QR code dalam periode transisi ini tetap masih dilayani, namun dengan volume yang terbatas hanya 20 liter per hari, dan secara berkala disesuaikan.
“Jadi diwajibkan punya QR code,” tegas Taufiq.
“Program ini menjawab keresahan kita semua, siapa sebetulnya yang berhak mengisi BBM bersubsidi. Karena setelah menggunakan sistem ini pelayanan itu akan terdigitalisasi. Jadi secara ITE tidak ada lagi human eror atau faktor antara human ke human. Semua ditentukan lewat perangkat sistem digital, sehingga harapannya subsidi makin tepat sasaran dan manfaatnya pemerintah mendapatkan benefitnya,” ungkap Taufiq.
Menurut Taufiq, pendaftar yang memiliki QR code saat ini di NTT sudah 52 ribu kendaraan, terdiri dari kendaraan pengguna pertalite sebanyak 30 ribu lebih dan sisanya adalah kendaraan jenis diesel atau biosolar.
“Sudah banyak yang memiliki QR code karena kami sudah lakukan sosialisasi dari bulan Juni dan Agustus 2022 lalu. Untuk warga yang belum menggunakan QR code bisa dengan mendaftar di SPBU terdekat dengan membawa KTP, STNK, foto kendaraan samping dan depan dan langsung didaftarkan. Namun meskipun saat pengisian belum memiliki QR code tetap dilayani di masa transisi ini, namun volumenya sangat terbatas hanya bisa mengisi 20 liter per hari dan ini disesuaikan dan nanti harus diwajibkan menggunakan QR code,” imbuhnya.
Sedangkan Ahmmad Tohir, Sales Manager Wilayah NTT, mengungkapkan bahwa uji coba implementasi full cycle subsidi tepat di 22 kabupaten/kota di NTT pada 7 Maret mendatang sudah siap dilakukan. Seluruh SPBU di NTT sudah ditraining dari bulan Juni dan Agustus.
“Kami sudah ready, semua SPBU sudah training. Kami minta Pemerintah Provinsi NTT dan teman-teman media untuk mendukung program ini agar apapun tujuan kita boleh terlaksana dengan baik,” harapnya. (np)
