“Langkah segera ini sangat penting untuk membendung masalah-masalah ikutan lanjutan yang bisa dilakukan oleh nakes,” kata Nani mengingatkan pemerintah.
Selain itu, kata Nani, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah segera melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk kepentingan penanganan covid, terutama untuk membayar hak nakes yang tertunda dengan menangguhkan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana DAU.
“Penangguhan sejumlah kegiatan ini adalah implementasi dari PMK 30 Tahun 2020 dan PMK No Tahun 2021,” kata mantan Ketua DPRD Flotim ini.
Fraksi Golkar, kata Nani, juga meminta pemerintah agar betul-betul selektif menetapkan prioritas kegiatan dan anggaran dalam momentum refokusing ini untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban pembayaran, khususnya hak para nakes.
“Pemerintah harus selektif dan kurangi nafsu belanja yang tidak terlalu prioritas guna menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan yang kita miliki,” kata Nani.
Dalam rapat itu, kata Nani, juga disepakati agar tunggakan hak nakes itu diselesaikan pada bulan Mei 2021 nanti.
“Kalau pemerintah tidak bayar dalam bulan Mei, maka Fraksi Golkar bakal mendorong pansus. Konteksnya adalah menelusuri dan mendalami tata kelola dan manajemen pelayanan serta keuangan di RSUD dr. Hendrik Fernandez menuju pengelolaan dan pelayanan yang lebih profesional dan transparan,” tegas Nani. (den)
