Bupati Kupang, Korinus Masneno, dalam berbagai kesempatan menyatakan harapannya agar semua warga masyarakat Kabupaten Kupang yang terdampak dapat terbantukan. Pendataan dan usulan kembali harus dilakukan dan terus berkoordinasi dengan BNPB serta mengusulkan kembali sisa rumah masyarakat terdampak kepada Pemerintah Pusat guna membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan/ penyintas.
Namun, kata Semy, hingga saat ini belum ada jawaban resmi BNPB terhadap usulan penyintas yang diusulkan tersebut.
Terhadap kondisi itu BPBD Kabupaten Kupang kembali mengajukan usulan lewat pemanfaatan dana hibah R3P melalui aplikasi E-proposal pada bulan September 2023.
Upaya koordinasi juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kupang dengan mendatangi Kantor BNPB di Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Direktur Perencanaan Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB sehingga pada penghujung bulan Desember 2023 lalu dan mendapatkan hasil validasi dari PIC BNPB terhadap usulan dana hibah melalui aplikasi e-Proposal yang antara lain berisi rekomendasi-rekomendasi persyaratan yang harus dipenuhi.
“Kita diberikan kesempatan untuk melengkapi data-data usulan tersebut untuk memenuhi syarat kelengkapan dokumen perencanaan yang diatur oleh BNPB. Selama periode bulan Januari 2024 hingga saat ini, upaya melengkapi data terus dilakukan berkerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat untuk dapat menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam usulan tersebut,“ kata Semy.
