Tellend mengambil contoh di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kupang ada dana bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak dan memenuhi kriteria bedah rumah,
“Nah, bisa dialihkan di situ, apalagi dana bedah rumah mencapai Rp 55 juta per rumah,” katanya.
Tellend menyebut ada sekitar 130 unit rumah yang dianggarkan tahun 2021 untuk bedah rumah. “Bisa sekitar Rp 7 miliar lebih untuk tahun ini. Ini bisa digunakan untuk hal tersebut dan memang pas peruntukannya,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang hanya menyiapkan lahan serta administrasi, kemudian dibangun dengan dana tersebut.
“Jadi cobalah kita lakukan inovasi, jangan menunggu. Sepertinya kita tidak punya kreativitas. Anggarannya ini ada lho, tinggal dipakai,” serunya.
Sampai saat ini, kata Tellend, pihanya belum mengetahui apakah anggaran tersebut menjadi sasaran refokusing atau tidak. Namun sebaiknya jangan diganggu lagi karena sudah pantas pemanfaatannya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
Lebih lanjut Tellend mengatakan, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibenahi di Kota Kupang pasca bencana.
“Kalau kita runut dari urusan administrasi, pelayanan publik yang saat ini perlahan-lahan semakin membaik. Namun ada hal-hal tertentu seperti urusan administrasi kepegawaian masih banyak jabatan yang lowong. Ini sangat memberikan dampak negatif terhadap proses pelayanan publik. Harus sudah ada persiapan terkait jabatan-jabatan yang lowong. Setiap tahun pasti sudah ada data base siapa-siapa yang akan pensiun dan sudah dipersiapkan penggantinya,” urainya.
