“Kami mencurigai ada manipulasi laporan keuangan tiap akhir tahun yang dilakukan Saudara Ansi. Kami mohon penegak hukum untuk memeriksa secara lengkap. Negara ini bisa hancur kalau dana desa hanya memperkaya pejabatnya,” ujar Jeharut.
Menurut Jeharut, setiap mengerjakan proyek dana desa Ansi tidak pernah membuat papan pengumuman mengenai berapa nilai proyek, berapa volume proyek dan siapa yang mengerjakan. Masyarakat juga tidak pernah tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek karena ditutupi oleh Ansi.
Ansi juga jarang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk merencanakan pembangunan desa. Semua dilakukan sendiri oleh Ansi melalui konsultan proyek yang telah ditunjuk Ansi.
“Dari pengakuan sejumlah anak buahnya, mereka hanya disodorkan kertas untuk tanda tangan persetujuan setelah proyek disusun oleh Ansi. Ini kan praktik tidak benar,” tutur Jeharut.
Ia menyebut salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan Ansi adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ (Rumah Adat) Kampung Wela.
Pembangunan itu masih dikelola dan di bawah pengawasan Ansi tahun 2020. Padahal Ansi sudah selesai masa jabatannya Oktober 2019. Saat ditanya, Ansi mengaku proyek itu masuk dalam Tahun Anggaran 2019. Anehnya, pengerjaan proyek baru dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020. Padahal Tahun Anggaran 2019 sudah selesai.
“Yang menyedihkan, proyek mangkrak hingga saat ini. Padahal anggarannya ada dan sudah lewat. Ini kan sudah terang benderang manipulasi dan korupsi,” ujar Jeharut.
