Oleh Febrianus Suryanto
Partai politik pada hakekatnya adalah sebuah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis. Keberadaan partai politik sangatlah urgen sebagai pilar dalam menyangga sistem politik serta berperan penting dalam alur demokrasi. Idealnya, partai politik merupakan representation of ideas atau cerminan dari preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus diperjuangkan.
Sebagai representation of ideas, setidaknya ada tujuh hal fungsi partai politik yang teridentifikasi (Surbakti, 1999:116-121), yakni: sebagai pelaksana sosialisasi politik, rekruitmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik dan sebagai kontrol politik. Ketujuh fungsi tersebut mengindikasikan bahwa partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi.
Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai yang berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno ini menyadari fungsinya sebagai penyangga demokrasi. Namun, dalam upaya untuk menjadi penyangga demokrasi yang kokoh, berbagai problem partai politik yang ada di Indonesia termasuk Golkar, utamanya adalah masalah pada ideologi partai (Firmanzah, 2011: 197). Padahal, politik dan ideologi merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaspisahkan.
Ideologi sangat berperan penting pada eksistensi suatu partai politik. Namun, ideologi partai politik kerap kali melemah, maka perlu penguatan. Untuk konteks NTT, penguatan ideologi partai menjadi catatan penting bagi partai Golkar dalam usianya yang mencapai 56 tahun. Dengan ideologi yang kuat, maka Partai Golkar NTT mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI.
