Kiprahnya Dipertanyakan
Komitmen Presiden Joko Widodo mendorong TNK dan sejumlah obyek wisata di Indonesia agar pada saatnya benar-benar menjadi kawasan DSP alias destinasi super prioritas, layak mendapat apresiasi luas di Tanah Air. Komitmen itu tidak sebatas wacana dengan retorika gairah. Komitmennya serius. Setidaknya telah ditandai dengan pembentukan BOP yang dilengkapi personil khusus dan bergaji tinggi.
Namun kehadiran BOP/BPOLBF sejauh ini tak lepas dari respons risau bahkan penentangan dari warga setempat. Sebut misalnya Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat di Kupang. Melalui pernyataan persnya medio April 2021, mereka mempertanyakan keberadaan serta kejelasan BOP/BOPLBF. Gugatan mereka terutama karena kehadiran lembaga itu terkesan kuat menutupi ruang gerak Pemkab Mabar menentukan arah pembangunan pariwisatanya.
Sorotan lainnya datang dari anggota DPRD Mabar, Ansel Jebarus. Kata dia, kehadiran BOP/BOPLBF seharusnya tidak boleh terkesan menguasai pengelolaan pariwisata. Badan itu mestinya benar-benar berperan sebagai agen pendorong percepatan pembangunan pariwisata di Mabar dan daerah lain dalam kawalannya.
Ada sejumlah alasan yang mendasari kerisauan atau sorotan dari kalangan masyarakat. Di antaranya – mengutip berbagai laporan termasuk pengakuan Ansel Jebarus – ada banyak kebijakan yang dilakukan BOP/BOPLBF tanpa berkoordinai dengan dengan Pemkab Mabar. “Fungsi koordinatif yang digariskan Perpres, tidak jalan. Mereka (BOP/BOPLBF) lebih terkesan di daerah ini tidak ada tuan rumahnya,” begitu kata Ansel Jebarus yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Mabar di Labuan Bajo, Minggu (2/5/2021).
