“Kriteria utama terdiri dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar politisi PKB tersebut.
Kemudian, jelasnya, perda mengenai APBD yang tepat waktu, pelaksanaan e-government dan/atau ketersediaan pelayanan terpadu satu atap.
Tetapi bisa juga kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID, manakala ada menteri atau lembaga nonkementerian tidak melakukan atau menyediakan data kriteria utama.
“Itulah bunyi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait pengelolaan DID,” tandas Flory.
Kemudian kategori kinerja untuk perhitungan DID dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Itu terdiri dari kemandirian daerah berdasarkan pajak daerah, retribusi daerah dan/atau PDRB.
“Ada juga kategori lain dalam kelompok ini yaitu efektivitas pengelolaan belanja daerah yang meliputi kualitas belanja modal untuk pendidikan, kualitas belanja modal untuk kesehatan, dan atau realisasi belanja daerah,” lanjutnya.
Kategori lain untuk kelompok pertama ini, jelasnya, ialah pembiayaan kreatif dan kepatuhan daerah, yang meliputi mandatory spending dan ketepatan waktu pelaporan.
“Mandatory spending merupakan anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran untuk belanja pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa dan belanja infrastruktur,” tambahnya.
Menurut Flory, adapun kategori lainnya yaitu kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan/atau pengelolaan sampah.
