Vinsen menambahkan, target yang diharapkan hasil dari RAD API ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga isu perubahan iklim menjadi bagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang di Provinsi NTT.
“Keberhasilan mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam RPJPD adalah tonggak penting. Ini artinya, kita tidak hanya bicara teknis, tapi juga sudah masuk dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah,” tegas Vinsen.
Sementara Ketua Analis Aksi Mitigasi dari Pokja Perubahan Iklim, Sherley S. Wila Huky, dalam paparan materinya mengatakan, konsultasi publik ini menjadi upaya penyempurnaan dalam merampungkan draft RAD API yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi lokal.
Saat ini, kata Sherley, Provinsi NTT sedang menyusun dokumen RAD API, mengingat daerah ini merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia.
“Mitigasi dan adaptasi adalah dua saudara yang tak terpisahkan. Karena itu, aksi adaptasi menjadi kebutuhan mendesak di NTT. Kami berterima kasih atas kolaborasi bersama teman-teman lembaga mitra; Bengkel APPeK, Siap Siaga dan CIS Timor,” kata Sherley.
Menurutnya, dokumen RAD API ini mencakup lima sektor strategis yakni pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem, baik darat maupun laut. Penyusunannya pun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, lembaga masyarakat sipil, hingga akademisi.
“Kita ingin dokumen ini tidak hanya milik pemerintah, tapi juga menjadi acuan bagi semua pihak. Selain itu, keterlibatan dinas-dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Pertanian, dan Peternakan memastikan integrasi lintas sektor yang konkret dan aplikatif,” harap Sherley. (den)
