Hal ini penting dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah Provinsi NTT One Village One Product (OVOP).
Dalam Kegiatan Rakor Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Wilayah ini berdasarkan data yang disampaikan dan dihimpun oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, tercatat realisasi rata-rata kabupaten/Kota se-NTT dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.461.860.000.000 baru terealisasi sebesar Rp. 6.889.612.000.000,- atau sektiar 27,06 persen.
Realisasi anggaran ini tentunya terbilang masih sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki Triwulan III. Capaian realisasi anggaran yang rendah ini, menurut Sekretaris Daerah, jelas sangat memprihatinkan, apalagi saat ini belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian di NTT.
Di sisi lain, penyerapan anggaran yang rendah, akan juga berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang nantinya juga berdampak pada besaran transfer dana pusat ke daerah.
Menanggapi himbauan Sekretaris Daerah berkaitan dengan keterlibatan Pemerintah Pusat melalui balai untuk ikut meningkatkan kompetensi masyarakat, Tri Wahyudi dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI menyampaikan bahwa BP2SDM Kementerian Kehutanan RI Wilayah NTT telah dan terus melakukan Penguatan SDM bukan saja bagi aparatur kehutanan tetapi juga non aparatur termasuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kapasitas sebagai aparatur, maupun pemanfaatan hasil hutan untuk diolah lebih lanjut oleh masyarakat sebagai produk yang bisa meningkatkan pendapatannya termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.
