“Pendapatan asli daerah harusnya bisa dilakukan terobosan-terobosan baru dengan intensifikasi-ekstensifikasi agar kemudian ke depan target yang diberikan itu bisa tercapai, sehingga rasio kemandirian kita bisa semakin lama semakin meningkat. Juga kalau kita WTP-n ya murni, tidak ada catatan-catatan lagi seperti ini,” jelas Tellend Daud dari Fraksi Golkar.
mantan Ketua DPRD Kota Kupang itu mendorong pemerintah agar pengelolaan aset itu bisa lebih baik lagi ke depan guna mendongkrak pendapatan daerah.
“Jangan sampai kita selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat, padahal aset kita banyak. Coba lihat hampir 81 persen kita hidup dari pemerintah pusat. Sehingga ke depan kalau bisa dilakukan evaluasi terkait pendapatan asli daerah agar kita bisa mandiri,” himbau Tellend. (np)
