TAMBOLAKA kabarntt.id—Pemerintah seharusnya bisa belajar dari kasu Petambukan, Jakarta mengenai kerumunan massa. Bahkan ada pejabat yang dimutasi karena terkesan melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang melibatkan massa.
Masukan ini dikemukakan Wakil Ketua I DPRD Sumba Barat Daya, Haji Samsi Pua Golo, merespon pelaksanaan pasola di wilayah Kodi pekan lalu. Pesta adat itu diduga tidak mengikuti protokol kesehatan. Kejadian ini kemudian diangkat dan menjadi ramai di media sosial oleh Wakil Ketua II DPRD Sumba Barat Daya, Maximus Kaka, dan sejumlah pihak lainnya.
Sbelumnya pemerintah sudah mengeluarkan himbauan yang menegaskan bahwa pelaksanaan pasola di tengah pandemi tidak dihadiri oleh penonton.
Haji Samsi mengatakan, dalam kondisi seperti ini pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dalam penerapan aturan dalam pelaksanaan pasola tersebut. Terlebih sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak melakukan kerumunan.
Haji Samsi mendorong pemerintah memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.
Ketegasan semacam itu, katanya, diperlukan mengingat beberapa hari mendatang pelaksanaan pasola masih terus berlangsung.
Haji Samsi bahkan meminta pemerintah bisa meniru proses penegakan hukum yang terjadi di Pentaburan, Jakarta, di mana para pelanggarnya dihukum bahkan beberapa pejabat langsung dimutasi.
“Kalau alasan bahwa tidak bisa membendung massa, saya pikir kita dalam tim itu ada TNI/Polri. Kita bisa menggunakan peran mereka sebagai pengaman. Kalau ada warga yang mengarah melakukan kerumunan, maka pemerintah bisa bubarkan, tidak perlu kita biarkan. Itu kan pembiaran. Pembiaran ini akan berakibat fatal. Kita harus belajar dari kejadian Petamburan lalu yang pemerintahnya tahu tapi membiarkan. Imbasnya banyak yang dimutasi dan dipanggil. Pemerintah harus tegas dan ini juga sudah kami wanti-wanti dari awal soal ini. Bahwa kami tidak melarang pasola tapi tidak berarti dia berjalan tanpa mengikuti aturan. Toh di awal yang diizinkan ritusnya, bukan eventnya,” tegas Haji Samsi.
