“Seminimal mungkin dimusnahkan dengan acara apa pun. Secara teknis dengan kajian yang sudah dilakukan okeh petugas pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten sudah pasti tahu cara-cara untuk memusnahkan hama belalang tersebut sehingga tidak berdampak pada tanaman masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Thomas mengatakan, NTT hampir puluhan persen merupakan lahan pertanian. Kondisi seperti ini harus menjadi tolok ukur untuk dinas pertanian dalam pengendalian hama seperti hama belalang yang saat ini menjadi ancaman bagi Pulau Sumba.
Jika ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah, maka akan sangat berdampak pada masyarakat.
“Ya, percuma dong masyarakat bertani, namun belalang yang panen hasilnya. Memang pemerintah harus serius, ini juga bencana yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun,” serunya.
Thomas sangat khawatir jika hama belalang tidak dimusnahkan di Pulau Sumba, maka masyarakat akan gagal panen dan berakibat pada bencana kelaparan nantinya.
Menurutnya, NTT baru saja dilanda bencana yang luar biasa terjadi di beberapa kabupaten, seperti Flotim, Lembata, alor, Malaka, Sabu, Kabupaten Kupang dan Sumba Timur.
“Namun hama belalang ini tidak bisa kita tinggalkan juga. Langkah pemerintah bukan hanya memperhatikan alur bencana saja, namun di bidang pertanian pun harus segera ditolong,” tandasnya.
Koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten, kata Thomas, juga harus jelas. Pemerintah provinsi harus segera turun ke lapangan.
“Leading sector masing-masing punya tanggung jawab. Jadi Dinas Pertanian Provinsi tidak boleh fokus pada bencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten, namun dari sisi program Dinas Pertanian Provinsi itu harus fokus pada tupoksinya, yaitu masalah pertanian seperti hama belalang yang sudah bertahun-tahun di Pulau Sumba,” imbuhnya. (np)
