Kepada para peserta diskusi tersebut, Jeriko menegaskan pemimpin atau kepala daerah memegang peran utama yang strategis dalam melakukan pendekatan supaya tidak terjadi konflik dalam pembangunan rumah ibadah.
Pemerintah, menurutnya, harus berada di posisi sentral untuk bisa memastikan semua umat beragama di wilayah ini terakomodir.
Diakuinya tidak mungkin memaksakan kondisi di Kota Kupang sama dengan di Aceh Singkil, karena memiliki karakter budaya yang berbeda. Namun dalam kesatuan kebersamaan sebagai anak bangsa yang saling menghargai dan menghormati dia yakin semua persoalan krusial pasti bisa diselesaikan.
Selain Walikota Kupang, diskusi nasional yang digagas oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras Aceh) itu juga menghadirkan narasumber lainnya, antara lain Nasir Zalba, Ketua FKUB Aceh yang membahas tentang langkah penyelesaian persoalan izin tempat ibadah secara adil, damai dan bermartabat serta Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM RI yang membahas tentang peran Negara dalam penghormatan, pemenuhan HAM dalam izin tempat ibadah. (pkp_ans/rdp/den)
