Sebagai kelompok intelektual dengan status sosial yang terpandang, ASN memikul tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor budaya literasi. Label tersebut menjadi alarm bagi ASN itu sendiri untuk selalu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik yang sehat dan tentunya pelayanan publik yang sehat tersebut terlahir dalam budaya literasi dalam kalangan ASN itu sendiri.
Namun tantangan terbesarnya adalah mentalitas. ASN selalu dibayang-bayangi jikalau secara jujur mengutarakan kebenaran, maka akan ada konsekuensi nantinya. Apakah ada ketakutan hierarkis? Apakah beban administratif membuat ASN tidak punya waktu berpikir kontemplatif? Perintah menulis telah dikobarkan oleh orang nomor satu di NTT. ASN perlu memanfaatkannya dan menjadi atensi untuk menolak budaya bungkam di birokrasi. Kendati demikian, perlu digarisbawahi yaitu kritik yang konstruktif dan berdasarkan data riil, bukan berdasarkan sentimen subyektif terhadap pemerintah apalagi dibarengi dengan kepentingan politik lainnya.
Instruksi Gubernur Melki seharusnya menjadi ‘surat jalan’ bagi ASN untuk merdeka berpikir. Namun, agar ajakan ini tidak terjebak dalam ruang seremonial, diperlukan langkah konkret. Pemerintah perlu mempertimbangkan penulisan opini atau buku sebagai bagian dari indikator kinerja atau syarat kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional tertentu atau sebagai nilai tambah (reward) prestasi kerja. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap kritik konstruktif sangat krusial, agar retorika ‘merdeka berpikir’ tidak berakhir menjadi utopia di bawah tekanan hierarki birokrasi.
