Komunikasi Publik Tanpa Informasi Publik Sia-Sia
Salah satu tujuan pendirian bangsa ini adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Bagaimana dan apa usaha pemerintahan Melki-Johni untuk mensejahterakan masyarakat NTT? Ini yang harus diketahui publik. Dan karena itu maka Melki menekankan pentingnya memperkuat komunikasi publik.
Komunikasi publik penting untuk menggerakkan partisipasi publik dalam rangka untuk menggunakan haknya untuk turut serta mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan negara. Karena itu maka publik tidak dipandang sebagai obyek pembangunan, tetapi sejatinya adalah subyek pembangunan.
Sebagai subyek pembangunan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi mengatur hak masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 3 yang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat . dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Jadi, komunikasi publik sejatinya adalah untuk menggerakkan partisipasi publik.
Hal ini selaras dengan program MEJA RAKYAT: Melky-Johni Melayani Rakyat Platform digital MeJa Rakyat: Melky – Johni Bersama Rakyat yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun sayang, Meja Rakyat belum membumi. Cuma segelintir orang memanfaatkan layanan ini. Buktinya, sejak Meja Rakyat dilaunching bulan Maret hingga Oktober 2025, hanya ada 414 orang yang berpartisipasi dalam wadah ini. Angka yang jauh di bawah harapan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk NTT, 5.656.039 jiwa, (BPS Provinsi NTT tahun 2024).
