Salah satu contoh menarik dapat dilihat dari peran aktif Golkar dalam proses amandemen UUD 1945 ketika berusaha mempertahankan argumen pro reformis seperti pembatasan masa jabatan presiden hanya dua kali dan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sikap ini membuat Golkar kembali mendapat ruang di hati publik di tengah upaya melepaskan diri dari bayang-bayang stigma otoritarian Orde Baru (Politik Komunikasi Golkar di Tiga Era, Azwar, 2009). Golkar juga mampu memperlihatkan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berefek pada terjalinnya hubungan mesra Golkar dengan media massa yang juga pada saat itu membangun sikap kritis dengan pemerintahan Gus Dur, sehingga pemberitaan tentang Golkar oleh media dinilai sebagai sesuatu yang sangat “menjual” pada saat itu (Tomsa, 2007:83-84).
Mengelola Konflik
Sebagaimana partai lain, Golkar pun tak luput dari konflik internal. Sebut saja konflik antara kubu Akbar Tandjung dengan Edi Sudradjat pada Juli 1998 yang diikuti terbentuknya Faksi Edi Sudradjat.
Tahun 2004 menjelang pilpres terjadi pula konflik antara kubu Akbar Tandjung versus Jusuf Kalla yang ditandai pemberhentian Jusuf Kalla sebagai penasehat Golkar.
Munas Golkar 2014 pun tak luput dari konflik yang ditandai adanya munas tandingan di Ancol Desember 2014 atas terpilihnya Aburizal Bakrie di Munas Bali November 2014, sebelum akhirnya Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.
Menuju Munas X Desember 2019, Partai Golkar menghadapi gejolak tak mudah. Kontestasi antara kubu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo diwarnai “panas-dingin”. Untunglah kubuisme tersebut mampu ditekan dengan kebesaran jiwa dan kedewasaan para tokoh sentrumnya sehingga Airlangga akhirnya secara aklamasi dipercaya sebagai nakhoda Partai Golkar 2019-2024.
