Oleh Umbu TW Pariangu
Partai Golkar yang berdiri di akhir 1960-an boleh dikatakan merupakan organisasi politik paling tua yang eksis di segala musim politik Indonesia. Sebagai organisasi kekaryaan yang diinisiasi Soekarno untuk melawan kelakuan pragmatisme partai politik pada saat itu (Feith, 1962; Reeve, 2013), Golkar diharapkan bisa menjadi kekuatan alternatif yang menghimpun berbagai faksi sekaligus menegasi dominasi parpol (terutama PKI) di kabinet dan parlemen pada saat itu untuk mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia yang integral dan demokratis.
Ketika gelombang reformasi berhasil meruntuhkan era Orde Baru, banyak yang memperkirakan Golkar akan ikut runtuh. Dugaan itu nyatanya meleset. Meski “dicerca” kaum reformis pasca reformasi 1998, reputasinya sebagai the ruling party tidak seketika padam. Walaupun direcoki stigma negatif dan kantong-kantong elektoralnya berupaya direbut partai-partai beraliran Islam maupun nasionalis lainnya, Golkar justru tetap berhasil membuktikan diri sebagai partai berpengaruh pada tahun 1999, 2004 dan 2009, hingga sekarang.
Di Pemilu 1999 di era transisi demokrasi, misalnya, Golkar sukses meraih suara 23.741.749 dengan memperoleh 120 kursi DPR. Sesudah itu pada pemilu 2014 dan 2019, Golkar tetap bertengger di tiga besar kekuatan politik nasional bersama PDIP dan Gerindra.
Praktis hampir tidak mungkin melepaskan Golkar dari sentrum kepolitikan nasional. Kemampuan melembagakan diri, infrastruktur dan tingkat keberakaran pada basis masyarakat akar rumput yang luas dan signifikan yang didukung kematangan platform ideologi dan program ditambah relasi partai dan media yang cukup kokoh, membuat Golkar khatam mengarungi pergulatan politik nasional hingga di daerah (Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto, 2008).
