Satu Atap dengan Pemerintah
Banyak yang mengatakan, “kemapanan” yang dimiliki Golkar tersebut tidak terlepas dari arsitektur pilihan politiknya untuk selalu satu atap dengan partai pemenang pemilu atau gerbong pemerintah. Setiap Golkar melahirkan gerbong kepemimpinan baru, pemimpin tersebut selalu merupakan sosok yang memiliki afiliasi dengan kekuasaan. Golkar misalnya pernah menjadi oposisi ketika ada di tangan Akbar Tandjung. Namun itu langsung berbalik menjadi pendukung pemerintah sesaat setelah Golkar dinakhodai Jusuf Kalla.
Itu sebabnya Golkar dinilai sebagai partai yang memiliki genealogi partai penguasa yang memudahkannya untuk merawat bargaining position-nya, terutama dalam konteks mengakses dukungan mayoritas publik pada pemerintah pemenang pemilu, termasuk posisi strategis dalam pemerintahan. Sikap ini tentu penting untuk memformulasi ideologi partai lewat perjuangan kebijakan publik dari balik kamar kekuasaan (Vo Key, Jr dalam Pamungkas, 2010: 132-134).
Posisi politik tersebut dalam bingkai elektoral diuntungkan pula oleh realitas masyarakat (baik secara nasional maupun lokal) yang sejak satu dekade lebih reformasi berjalan tidak lagi mempersoalkan militer-sipil atau nasionalis-agamis. Golkar misalnya tetap mampu memperoleh dukungan para pemilih “berbasis agama” pada pemilu karena mampu membangun ikatan emosional dengan kelompok tersebut, salah satunya dengan membentuk Dewan Dakwah Indonesia atau Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang kepengurusannya tersebar di berbagai daerah.
