Terhadap pengeluaran ini Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah karena pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1) dimana ditegaskan bahwa Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP dibebankan pada APBN. Hal itu dipertegas lagi dalam Permendagri No. 12 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (1): Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi.
Kedua, pemanfaatan dana dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 sesuai surat Badan Pembinaan Idiologi Pancasila tanggal 9 Mei 2022, anggarannya belum tersedia dalam APBD TA 2022, tetapi dananya sudah dikeluarkan sebesar Rp 3,1 miliar melalui dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar Rp 1,5 miliar melalui pergeseran dengan dasar Pergub No 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub No 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 dan tahap 2 sebesar Rp 1,6 miliar dan belum ada dasar hukum pemanfaatannya. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 124 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 12 tahun 2019. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan, bagaimana hal ini bisa terjadi. (np)
