KUPANG kabarntt.id—Fraksi Golkar DPRD NTT menyampaikan sikap dan pandangan keras dan kritis terhadap Nota Pengantar atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022. Sikap keras dan kritis itu dinyatakan sebagai Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar DPRD yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD NTT di Gedung wakil rakyat, Senin (19/9/2022).
PU Fraksi Golkar itu dibacakan juru bicara, Maksi Adipati Pari, di hadapan para wakil rakyat dan utusan pemerintah. Sidang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna.
Sikap Fraksi Golkar itu terutama menyangkut manejemen pengelolaan keuangan pemerintah. Menurut Fraksi Golkar nota keuangan atas perubahan ABPBD TA 2022 menampilkan beberapa yang tidak lazim yang menyebabkannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pertama, dalam menghadapi “keadaan mendesak”, Gubernur NTT bukannya menggunakan dana BTT (bantuan tak terduga) yang tersedia dalam APBD sebesar Rp 32.355.619.337 secara optimal, sebagaimana diarahkan oleh pasal 55 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019, tetapi lebih memilih alternatif redesain program, kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan dasar pertimbangan masih adanya desrupsi akibat pandemi Covid-19. Padahal pada tahun anggaran 2022, Covid 19 sudah sangat melandai dan ekonomi sudah mulai menggeliat serta pergerakan manusia, barang dan jasa sudah mulai meningkat secara signifikan.
Dalam nota keuangan Gubernur NTT hanya menggunakan dana BTT sebesar Rp 7.223.896.620,- atau 22,33% dari pagu yang tersedia dalam APBD Tahun 2022. Redesain secara sepihak terhadap program, kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD TA 2022 melalui penerbitan 6 buah Pergub Perubahan, menurut Fraksi Golkar, justru menjustifikasi lemahnya perencanaan yang selama ini dikeluhkan. Sementara di pihak lain, kita memiliki banyak staf ahli dan staf khusus yang direkrut dengan biaya yang tidak sedikit atas beban APBD.
