Menurut data bulan Mei 2025, terdapat 1.843 balita stunting di Rote Ndao, setara dengan 16,6 persen. Sementara itu, data SSGI 2024 menunjukkan angka 32,4 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional yang tercatat 19,8 persen.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dalam laporannya menyebutkan bahwa dari 19.890 keluarga yang telah diverifikasi pada 2024, sebanyak 8.110 keluarga (40,77 persen) dikategorikan sebagai keluarga risiko stunting (KRS).
“Sebagai bagian dari peringatan Harganas ke-32, dilakukan pelayanan KB serentak di seluruh puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao, yang menyasar 200 akseptor. Khusus di Puskesmas Ba’a, sebanyak 40 akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dilayani, terdiri dari 41 implan dan 9 IUD. Pelayanan ini berlangsung selama dua pekan, mulai 16 hingga 30 Juni 2025,” urai Henuk.
Lebih lanjut, Henuk menyampaikan saat ini Kabupaten Rote Ndao memiliki 26 Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang bertugas di 11 kecamatan dengan 119 desa/kelurahan.
“Idealnya, setiap desa memiliki satu petugas, sehingga saat ini masih mengalami kekurangan tenaga, sehingga kami mengharapkan adanya penambahan Tenaga Penyuluh KB/PLKB di Kab. Rote Ndao,” pungkas Henuk.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam sambutannya menegaskan bahwa prevalensi stunting di NTT masih tergolong tinggi, yakni 37 persen berdasarkan data SSGI 2024. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 37,9% persen, namun dia menyebutkan angka ini masih jauh dari rata-rata nasional.
“Kita butuh kampanye masif dan aksi nyata untuk membangun anak-anak NTT yang sehat, kuat, dan cerdas. Masih banyak keluarga yang mengutamakan konsumsi sirih pinang, rokok, dan miras dibandingkan makanan bergizi. Ini harus kita ubah bersama,” tegas Wagub.
