LABUAN BAJO kabarntt.id–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Alasannya, skor tersebut mencerminkan keseriusan pemda untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK, Dian Patria, saat rapat terbuka monitoring dan evaluasi (monev) dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar, Jumat (9/4/2021), di Kantor Bupati Mabar.
“MCP seharusnya mudah dilakukan. Walau tidak semua dapat diukur dengan MCP, setidaknya dapat menjadi pintu masuk untuk melihat keseriusan Pemda Mabar, terutama pola koordinasi dan komunikasi antar OPD. Biasanya tidak tercapai indikator karena adanya ego sektoral antar OPD,” ungkap Dian.
Menurutnya, catatan KPK per 13 Januari 2021, skor MCP Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan masih sangat rendah yaitu 33,7 persen. Sementara skor se-Provinsi NTT 32,98 persen.
Angka tersebut, menurutnya, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 64 persen. Oleh karena itu, KPK mendorong Bupati, Sekda dan jajaran OPD agar melakukan koordinasi secara berkelanjutan supaya tahun ini skor MCP dapat meningkat minimal di atas 50 persen.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati, dr. Yulianus Weng, mengatakan Pemda Mabar sangat membutuhkan pendampingan KPK, terutama dalam implementasi program pencegahan korupsi termasuk MCP itu.
“Memasuki usia 18 tahun penyelenggaraan pemerintahan, kami akui masih banyak ketertinggalan baik persoalan aset dan sebagainya. Sudah menjadi program 100 hari saya bersama wakil bupati untuk membenahi itu semua,” kata Edi Endi.
