Oleh karena itu, lanjutnya, disiplin pegawai perlu ditingkatkan. Sehingga begitu Perda RPJMD selesai, bupati akan rombak OPD. Bupati harus tegas bukan hanya di awal menjabat saja.
Menurut data Pemda, ungkap Bupati Edi Endi, dari total 885 bidang tanah bangunan, baru 11,41 persen atau 101 bidang yang tersertifikat. Sisanya 88,59 persen atau 784 bidang belum bersertifikat.
“Terkait aset bermasalah, KPK beserta jajaran pemkab juga akan melakukan peninjauan lapangan pada minggu ini,” cetusnya.
Selain itu, KPK juga memberi perhatian pada penerimaan pajak daerah, termasuk pajak pusat. Untuk mengoptimalkan penerimaan DBH/TKDD, KPK pun menyarankan agar Pemda membuat aturan hukum di mana pelaku usaha yang berusaha di wilayah Pemda Mabar membuat NPWP Cabang Terkait pajak daerah.
Pemda mengharapkan masukan dan dukungan KPK terkait dengan belum dapat dipungutnya pajak parkir dan restoran yang berada di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo.
Dian menambahkan, bisa jadi untuk Labuan Bajo, sektor pariwisata merupakan fokus tematik KPK. “Mengingat saat ini sedang dibangun wisata premium di Taman Nasional Komodo. KPK memahami sebagai daerah potensi wisata yang besar, administrasi dan perizinan yang menjadi kewenangan pemda menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dian lanjut menjelaskan, menurut pemda, pihaknya tidak memiliki peran dan otoritas terkait pengelolaan wisata premium yang berada di Taman Nasional Komodo yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Hal serupa terkait dengan pengelolaan wilayah 400 hektar yang berada di bawah kendali Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo. Penting bagi para pihak untuk berkoordinasi dengan Pemkab Mabar,” bebernya.
