Nani menuturkan, ketika rapat awal Februari 2021 lalu dia sudah mengingatkan Sekda Flotim untuk hati-hati melihat kebijakan realokasi dan refokusing anggaran dari pemerintah pusat.
“Saya tanya Pak Sekda waktu itu, apakah ada pinalti atau tidak? Apakah refokusing itu kita laksanakan di daerah saja ataukah draftnya itu kita kirim juga ke pusat? Pak Sekda bilang tidak seperti refokusing pertama, di mana kita mesti kirim seluruh dokumen ke pusat dulu baru uangnya cair,” tutur Nani.
Kenyataan sekarang, kata Nani, pemkab kesulitan uang. “DAU kita tidak cair seperti pada bulan April itu apakah karena refokusing tidak kita lakukan atau karena apa? Pemerintah harus jujur dalam hal ini,” kata Nani.
Menurut Nani, masalah dan kemelut keuangan itu bisa selesai kalau pemerintah selektif untuk mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAU yang bukan prioritas.
“Cukup kita belanja pegawai yang rutin, sedangkan belanja-belanja modal seperti infrastruktur yang bersumber dari DAU harus disesuaikan. Bupati sudah kurangi hak-hak DPRD, perjalanan dinas Dewan juga dikurangi, kegiatan seperti reses, bimtek ditiadakan. Karena itu pemerintah juga harus lihat kembali belanja pemerintah, seperti honor Forkopimda itu bisa ditinjau kembali besarannya,” kritik Nani.
Fraksi Golkar DPRD Flotim, kata Nani, mendorong pemerintah untuk melakukan seleksi dalam menempatkan skala prioritas anggaran dalam kerangka refokusing itu. “Dengan demikian pelaksanaan APBD 2021 bisa jalan normal untuk menjawab tuntutan pemerintah pusat terkait pelaksanaan refokusing,” tegas Nani.
