WAIBAKUL kabarntt.id—Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD di Kabupaten Sumba Tengah (Sumteng) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Kegitan ini dilangsungkan di Sumba Tengah, Selasa (3/9/2024), dan di Sumba Barat Daya, Kamis (5/9/2024).
Kegiatan ini menghadirkan organisasi pemerintah daerah (OPD) kabupaten di antaranya RSUD, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bappeda, Badan Keuangan Daerah dan Bagian Ekonomi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumba Tengah, Umbu Sulung, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan Rakor ini.
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, kata Umbu Sulung, saat ini sedang mendorong penerapan BLUD pada RSUD Sumba Tengah. Diharapkan penerapan sistem BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah semakin meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Terkait penerapan sistem BLUD pada RSUD Sumba Tengah, kata Umbu Sulung, sesungguhnya sedang berproses, tetapi hingga saat ini masih terkendala berkaitan dengan syarat administrasi, karenanya kehadiran Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Rapat Koordinasi dapat menjadi salah satu pendorong sekaligus media untuk menjawabi segala persoalan dalam upaya mempercepat proses penerapan system BLUD.
Sementara pada pelaksanaan Rakor BLUD di Sumba Barat Daya, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Lukas Ngongo Dadi, menyampaikan pentingnya Rakor Pendirian BLUD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
