Mahasiswa Geruduk DPRD NTT, Ini Tanggapan Komisi 1

mahasiswa di komisi 1
Mahasiswa berdialog dengan komisi 1 DPRD NTT, Rabu (7/9/2022)

KUPANG kabarntt.id—Sejumlah mahasiswa di Kota Kupang menggelar aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, dinaikannya harga BBM pada 3 September lalu oleh Presiden Jokowi, dinilai akan berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok lainnya.

Aksi ini dilakukan dengan konvoi massa dari Bundaran Tirosa ke Gedung DPRD Provinsi NTT, Rabu (7/9/2022).

Bacaan Lainnya
Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi BEM Nusantara (BEMNUS) yang terdiri dari BEM Perguruan Tinggi Undana, BEM Politani, BEM Unika, BEM Undarma, BEM IAKN, BEM Stikom Uyelindo, FMN Cabang Kupang, dan LMND Eksekutif Kota Kupang tiba di depan kantor DPRD Provinsi NTT sekira  pukul 11.35 Wita.

Massa aksi berorasi secara bergantian, menyanyikan lagu perjuangan, dan yel-yel membuat massa aksi penuh semangat.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan di antaranya:

  1. Menolak Kenaikan Harga BBM
  2. Cabut UU OMNIBUS LAW
  3. Menolak Pengesahan RKUHP
  4. Menuntut pemerintah mengevaluasi Kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak (BPH Migas) dan gas bumi dalam pengeluaran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran.
  5. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok Rakyat Indonesia.
  6. Menuntut pemerintah untuk transparansi jumlah Kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi
  7. Menuntut pemerintah agar melakukan relokasi anggaran kementerian atau lembaga lain dialih fokuskan pada BBM Subsidi
  8. Batal pembangunan infrastruktur (IKN) Baru
  9. Menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarkan yang ramah lingkungan
  10. Jamin hak-hak kerja buruh dan tolak PHK massal dengan dalil kenaikan harga BBM
  11. Hentikan proyek strategis Nasional yang merampas ruang hidup rakyat Indonesia
  12. Berikan hak bantuan dana seroja bagi rakyat Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan hentikan upaya relokasi masyarakat yang mengatasnamakan pariwisata.
  13. Jalan reformasi agraria sejati dan bangunan industri nasional

20 orang perwakilan dari massa aksi tiba di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi NTT untuk beraudiens pada pukul 13.06 Wita. Massa aksi diterima oleh Ketua Komisi 1, Gabriel Beri Bina.

Pos terkait