RUTENG kabarntt.id—Ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Sebaliknya pilkada juga menjadi ajang pertarungan uang alias judi.
Mencegah pilkada berbau judi, aparat kepolisian diminta tegas terhadap warga yang menghabiskan uang sebagai taruhan pada hajatan pilkada.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar NTT, Frans Sarong, meminta ketegasan aparat kepolisian terhadap perjudian yang hampir selalu mewarnai pilkada, terutama di Kabupaten Manggarai.
“Mencegah judi itu wilayah aparat kepolisian, kewenangan partai atau pasangan calon. Karena itu kita minta pihak kepolisian tegas terhadap perjudian pada ajang pilkada,” kata Sarong ketika ngopi bareng dengan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Manggarai di Ruteng, Senin (8/12/2020) malam.
Sarong yang didampingi anggota Bapilu Partai Golkar NTT, Tony Kleden dan Beny Taopan, meminta itu setelah mendengar masukan sekaligus keluhan pengurus DPD Golkar Manggarai tentang taruhan yang sudah mulai mewarnai ajang Pilkada Manggarai.
Sejumlah pengurus DPD Golkar Manggarai menyayangkan dan merasa prihatin dengan kebiasaan judi warga setempat. “Kita prihatin dan kasihan, warga memafaatkan pilkada untuk taruhan,” kata Ketua DPD Golkar Manggarai, Joakim Jati.
Sarong tak menampik judi sudah menjadi seperti kebiasaan warga Manggarai.
Tetapi yang dikhawatirkan, kata Sarong, kalau taruhan itu terjadi di TPS atau desa. “Karena bisa terjadi mereka yang taruhan besar akan mendekati warga untuk memilih sesuai taruhan mereka yang berjudi. Ini berbahaya karena sangat menodai nilai demokrasi. Sosialisasi oleh penyelenggara, pendidikan politik oleh partai politik buyar dalam waktu sekejap karena perilaku mereka yang bertarung,” kata mantan wartawan Harian Kompas itu.
