Sistem politik disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan pengimbangan (check and balance) sebab, sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua partisipan (publik) dan tak dibenarkan untuk diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapapun bijaksananya orang itu. Sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apapun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan.
Maka tidak dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak terdapat partai politik oposisi. Partai oposisi yang dimaksudkan oleh Cak Nur adalah partai yang menjalankan ide check and balance sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, tetapi juga to support. Di Amerika misalnya, ada partai pemerintah dan partai oposisi. Jika yang tengah berkuasa adalah Partai Demokrat, yang menjadi oposisinya adalah Partai Republik. Tapi fakta menarik adalah bahwa dalam beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Maka tidak aneh jika terjadi sebagian orang Republik berpihak kepada suatu masalah yang diperjuangkan Demokrat (Muhamad Wahyuni Nafis, Kompas 28 Agustus 2018).
Alternatif
Oposisi berperan mengawasi dan mengimbangi kekuasaan sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani. Negara demokrasi memerlukan oposisi secara formal dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal melalui partai politik. Keberadaan oposisi ini sangat positif dan mulia yang menjadi titian untuk mengendalikan kekuasaan secara damai. Karakter yang dominan dalam ranah oposisi adalah rasionalitas karena berbasis data dan fakta yang valid di ruang publik. Konsekuensinya, pihak oposisi mesti bekerja keras dalam jejaring dengan LSM dan media kritis untuk mendapatkan data dan fakta tersebut. Prinsipnya, tercapai cita-cita bersama dan prinsip-prinsip bonum commune (kesejahteraan bersama) dalam setiap proses politik dan pembangunan. Rakyat harus menjadi kiblat utama.
