Oleh Tony Kleden
Intro
Saya masih ingat baik ketika memandu talk show di sebuah stasiun televisi di Kupang, Juni 2013 silam. Talk show dengan tema tentang Pemilihan Gubernur NTT itu menghadirkan dua narasumber (maaf saya tidak sebutkan nama mereka) yang sangat sering menjadi narasumber media-media lokal ketika itu.
Yang satu barusan meraih gelar doktor di bidang politik. Yang lain sudah lama menyabet gelar MA di bidang politik juga. Yang pertama masih muda. Yang kedua sudah senior, bahkan pernah menjadi anggota DPRD di zaman Orde Lama. Keduanya sama-sama mengajar di perguruan tinggi di Kupang. Dengan demikian reputasi, kapasitas dan kompetensi keduanya menjadi narasumber di acara itu tepat.
Pertanyaan pamungkas yang saya ajukan itu berbunyi, “Mana yang lebih baik, kepala daerah berlatar birokrat atau berlatar politisi yang bakal menakhodai birokrasi?”
Kedua narasumber itu kaget, tak menduga muncul pertanyaan ini. Masing-masing mengemukakan argumen masing-masing. Yang senior yang condong agar politisi memimpin birokrasi pemerintahan mengatakan, negara ini didirikan hasil dari konsensus politik. Karena itu, sangat tepat kalau politisi sebaiknya menjadi pemimpin atau kepala daerah.
Sebaliknya yang yunior memberi alasan sebaiknya birokrat yang memimpin pemerintahan. Merujuk dan berkaca pada situasi riil di NTT ketika itu, dia menegaskan kepala daerah dengan latar belakang birokrat lebih baik mengelola tata pemerintahan dengan segala seluk beluk dan sekian banyak aturannya. Kepala daerah dari kalangan birokrat jauh dari kecenderungan ‘politicking’.
Talk show menjadi ramai. Keduanya menjual argumen dengan pendasaran masing-masing. Saling menggugat dan membantah. Saya kemudian menengahi, mengambil kesimpulan agar perdebatan tidak menjadi ‘panas’ dan bisa berlanjut di luar studio. Saya katakan, jabatan itu bukan simbol kekuasaan, tetapi simbol tanggung jawab. Keduanya sepakat dan talk show berakhir happy ending.
