Oleh Anselmus Dore Woho Atasoge
Film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ (2026) karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale telah menjadi ‘diskusi hangat’ di Tanah Air Indonesia. Narasi utamanya adalah tentang pembangunan yang bakal mengorbankan masyarakat. Film ini tidak dihadirkan hanya sebagai sebuah tontonan, melainkan ‘lukisan’ yang menggemakan wajah ganda pembangunan Indonesia. Film ini membuka ruang kritik terhadap bagaimana kebijakan melahirkan kekerasan struktural yang sistematis terhadap masyarakat adat Papua.
Di balik gagah-gempita wacana “lumbung pangan dan energi”, hutan hujan Papua, paru-paru terakhir Indonesia yang masih bernapas utuh, terancam sirna. Dua setengah juta hektar tanah leluhur dibabat untuk ‘food estate’, perkebunan tebu, kelapa sawit, dan peternakan, demi janji kemajuan yang justru mengulangi pola kolonialisme modern. Seluruh konsesi itu terpusat pada satu dinasti bisnis, ditopang legitimasi politik lintas presiden, dan dikawal puluhan ribu aparat. Di balik angka-angka kebijakan, yang tersisa adalah tanah yang terusik, pangan yang dirampas, dan identitas yang perlahan tergerus.
Film ini menyuarakan denyut nadi perlawanan melalui lima wajah Papua Selatan. Yasinta Mowen menyaksikan rawa dan hutannya runtuh dihajar alat berat. Natalis Buer, petani muda Tanah Miring, bergulat dengan mimpi bertani yang terbentur tembok modal. Vincent Quipalo teguh mempertahankan hak adat dari alih fungsi lahan dan markas militer. Frankie Waro menancapkan “Palang Adat & Salib Merah” sebagai pagar sakral penolak korporasi. Dan, Willem Kimko menghidupkan kembali ‘Awon Atatbon’, Pesta Babi suku Muyu, yang bertransformasi dari ritual sepuluh tahunan menjadi ruang konsolidasi marga dan deklarasi damai atas kedaulatan wilayah.
