Untuk sektor pendidikan, kata Dogon, pemerintah juga mesti memperhatikan fasilitas untuk sekolah daring dari rumah. Pemerintah perlu serius menyiasati agar pandemi Covid-19 tidak sampai melumpuhkan dunia pendidikan.
“Misalnya jika memang harus melakukan daring school from home (SFH) harus dengan detail melihat fasilitas, misalnya ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah Kota Kupang. Juga jangan lupa komputer atau laptop atau handphone yang mendukung daring tersebut, apakah semua guru dan siswa miliki atau tidak, dan di situlah evaluasi pemerintah,” kata Dogon.
Dogon berharap pemerintah lebih serius lagi membenahi sektor pendidikan.”Ini sudah 1 tahun lebih dan kita tidak bisa mengukur kualitas siswa hanya dengan daring. Pemerintah harus melakukan evaluasi rutin. Jangan main-main karena karakter kepemimpinan masa depan dipertaruhkan dalam setiap evaluasi,” imbuhnya.
Birokrasi juga disinggung Dogon. Secara khusus Dogon menyentil ratusan jabatan struktural di Kota Kupang yang masih lowong. “Seharusnya ini tidak boleh dibiarkan lowong terlalu lama, karena ini akan menghambat seluruh pelayanan masyarakat. Meskipun disiasati dengan PLT harusnya lebih masuk akal, jangan 1 pejabat menjabat 2 sampai 3 jabatan. Itu akan sangat berbahaya. Kasihan 1 orang mengurus 3 jabatan yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Jangan juga berlarut-larut ini sudah mau hampir 1 tahun,” serunya.
