“Kami bersyukur bahwa hari ini anggota DPRD Kota Kupang. Pak Telend Daud, melakukan reses di Oetete sehingga kami ingin ini dibawa dalam sidang resmi, sehingga ada pembenahan, jangan asal-asal sajalah, bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait dulu yang tahu tentang lahan tersebut, kami punya surat resmi dari Pemerintah kota kupang waktu itu, sehingga kami bicara saat ini,” seru Pengurus RPMJ Gereka Kefas tersebut.
Sementara ibu Farida Tulle, berbicara tentang sampah batang pohon dan ranting di samping SMPN 1 yang sampai dengan saat ini tidak diangkut oleh dinas kebersihan.
“Yang jadi masalah di kami itu adalah sampah batang pohon dan ranting yang dibiarkan begitu saja. Petugas kebersihan tidak angkat, dan ketika warga minta untuk diangkut sekalian, mereka minta dibayar dulu baru diangkat. Sebenarnya mereka itu kan sudah digaji dan seharusnya menjalankan tugas sesuai tupoksi, tapi kenapa mereka pilah-pilah tentang tugas mereka? Dan saya harap Penjabat Wali Kota Kupang datang dan lihat sendiri di wilayah Otete,” harap Ibu Farida.
Farida juga menyinggung dana posyandu, yang seiring waktu semakin menurun, padahal pemerintah gencar melakukan penanganan stunting.
“Seharusnya penanganan stunting itu kan ada di kader posyandu dan seharusnya kan bekalnya (dana) harus kuat, ternyata malah dipotong. Bagaimana kita meningkatkan gizi balita lewat PMT kalau sudah begini? Juga kader posyandu harus turun di setiap rumah untuk pantau kondisi balita stunting kalau tidak ada dananya?” serunya.
Farida menyebut pada masa kepemimpinan Jonas Salean anggaran setiap posyandu besar, bisa mencapai Rp 6,5 juta per posyandu, namun pada masa Jefri Riwu Koreh dana itu dipotong lagi hingga tersisa Rp 2,1 juta per posyandu, padahal bahan makanan untuk perbaiki dan meningkatkan gisi balita sangat mahal.
