Inilah cara berpikir yang tentu tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Mereka membangun logika berpikir yang disebut sebagai ‘post hoc ergo propter hoc’. Artinya apabila dua kejadian secara berurutan maka yang pertama merupakan sebab dan yang mengikutinya sebagai akibat.
Pandangan seperti ini memang kerap mujarab. Ketidakpatuhan pada adat atau agama akan diikuti dengan upaya pertobatan massal (amet perat). Puluhan suku, demikian ditulis dalam artikel, segera ke Wai Jara yang dianggap menjadi kunci hilir dari bencana itu. Dalam kehidupan agama, gereja dan mesjid akan dipenuhi. Bagi mereka, bencana hanyalah alarm untuk mengecek apakah manusia masih ‘beribadah’ atau tidak.
Model tafsiran seperti ini kelihatan efektif, dewasakan. Agama atau adat ditafsir dengan memberatkan pada peran yang ‘tremendum’ (menakutkan). Ia menjadi Tuhan atau leluhur yang seakan ‘haus darah’ yang kapan saja ketika melihat perbuatan manusia yang tidak senonoh akan segera ‘murka’ dan membalasnya dalam bentuk bencana.
Efeknya tentu sangat besar. Agama dan adat yang dibangun dalam ketakutan seperti ini tidak akan mudah bertahan. Ibarat anak yang ‘didisiplinkan’ dengan kekerasan oleh orang tua hanya akan taat selagi diterapkan kekerasan dan ia belum punya pilihan. Namun ketika kedua hal itu sudah tidak mempan, maka ia akan berontak dan bertindak kadang tidak sejalan dengan model disiplin yang diterapkan.
Hal itu menjadi tantangan yang sangat berat terutama di era digital ini. Orang tua tidak lagi menjadi sumber satu-satunya informasi. Melalui internet mereka bisa segera mengecek kebenaran ajaran yang diterapkan. Dalam arti ini, agama dan budaya semestinya tidak dipahami secara kontradiktoris sebagai dua penjelasan berbeda atas satu fakta (bencana alam), tetapi saling mencerahkan satu sama lain.
