Yang jadi soal adalah pengembalian dana pinjaman itu. Mulanya Pemda NTT berencana mengembalikan dana pinjaman itu antara lain dengan dana hasil pendapatan asli daerah (PAD). Ternyata skenario ini tidak sesuai yang diharapkan. PAD NTT anjlok bersamaan dengan hantaman Covid-19. Tambah merepotkan lagi, pinjaman ini dikembalikan hingga tahun 2028 sesuai perjanjian.
Pertanyaan bodohnya adalah ini. Gerangan siapa yang mau pimpin NTT dengan beban utang senilai ini empat tahun ke depan? Jika biaya-biaya pembangunan NTT lebih banyak mengandalkan dana pemerintah pusat, gubernur-wakil gubernur seperti apa yang harus pimpin NTT lima tahun ke depan?
Kondisi minor seperti ini sangat disadari Melki Laka Lena ketika dia ditugaskan Partai Golkar maju merebut kursi Gubernur NTT 2024-2029. Kesadaran yang sama juga ada dalam diri Johni Asadoma ketika mulanya dia turun ke semua kabupaten mensosialisasikan diri maju sebagai bakal calon gubernur.
Jika ingin nyaman, pastilah Melki Laka Lena tidak bakal maju bertarung di Pilgub NTT. Sudah berlelah-lelah mendulang suara lumayan dan bahkan ikut menggendong satu kursi Golkar ke DPR RI, Melki rela tinggalkan kursi empuk itu.
Tetapi Melki tidak ego. Dia tidak mau berada di zona nyaman dengan kembali ke DPR RI untuk periode kedua. Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu ‘diperintahkan’ partai untuk maju di Pilgub NTT.
