Pertama, ternyata SBY tetap punya nama dalam PD. Ketua Majelis Tinggi Partai bukanlah sekadar kerangka kosong jabatan yang diembannya. Dalam situasi khaos ini, SBY ingin menunjukkan dirinya tetap punya power untuk jadi mata perhatian publik dan terlebih bahwa ia masih punya pengaruh untuk menggoyang istana (pemerintah).
Kedua, adalah citra SBY demi Partai Demokrasi. Identifikasi PD dengan SBY mesti ditempatkan pada jalur yang ‘sebenarnya’ dan ‘seharusnya’. Artinya, SBY sungguh punya andil langsung demi berdirinya PD. Meminjam kalimat Herman Khairon, “Pak SBY adalah penggagas, pendiri, dan saat ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai’.
Tesis-tesis seperti ini perlu dibangun untuk membungkam serangan kubu pro KLB yang, atas dasar sejarah, punya bukti bahwa SBY ‘datang terlambat’ setelah PD disahkan berdirinya.
Di sisi selanjutnya, karena KLB Deli Serdang, SBY punya peluang mengerahkan kekuatan demi membuktikan bahwa PD itu bukanlah Partai berwajah dan benafas dinasti. PD, dalam SBY-AHY, tetap dalam marwah demokratis dan modern.
Ketiga, bahwa karena KLB, SBY mesti memperlihatkan dirinya sebagai bapak penjamin ketenangan cita-cita bagi kedua putranya AHY dan EBY (Edhie Baskoro Yudhoyono). 16 tahun pengalaman militer belumlah cukup bagi AHY untuk membawa kendaraan PD. Masih terlihat bagai sopir tembak. SBY, sebagai ayah, tak sanggup melihat bahwa AHY putranya dipaksa turun begitu saja di tengah jalan.
Maka, bisa dipahami apa yang disentil oleh Hengky Luntungan, pendiri Partai Demokrat, “Sekali lagi saya harus sampaikan ini agar tidak terjadi sebuah dinasti yang sangat berat. Turun gunungnya seorang Majelis Tinggi (SBY) bukan untuk membela partai, melainkan untuk membela anaknya.”
