Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari masyarakat: ke mana sisa dana kegiatan tersebut? Hingga saat ini, warga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi atau penjelasan transparan dari Kepala Desa terkait penggunaan anggaran.
Lebih jauh, warga juga menyoroti pengelolaan dana stunting tahun 2023 sebesar Rp10 juta. Menurut pengakuan warga, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan pada tahun tersebut, meskipun dana sudah diterima secara tunai oleh Kepala Desa dari bendahara sebelumnya.
“Kepala desa katanya terima ‘cash on hand’ Rp10 juta dari bendahara lama, tapi tidak ada kegiatan sama sekali untuk tahun 2023,” ujarnya.
Masalah lain juga ditemukan dalam pengelolaan administrasi keuangan program. Warga mengungkap bahwa meskipun pembelanjaan makanan dilakukan oleh kader, kwitansi justru dibuat sendiri oleh bendahara desa.
Tidak hanya itu, bendahara diduga bekerja sama dengan salah satu kios lokal untuk memalsukan kwitansi dengan menggunakan stempel toko guna melegitimasi dokumen pertanggungjawaban.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dokumen keuangan yang dibuat tidak sesuai fakta di lapangan dan berpotensi direkayasa untuk menutupi penyelewengan.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa dan Bendahara Desa Maukabatan belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan penyimpangan tersebut. Media ini memberikan ruang kepada pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan penjelasan atas pemberitaan ini.
Sementara itu, warga berharap pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenTTU, segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana stunting di desa mereka.(Siu)
