KUPANG kabarntt.id— Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan banyak masalah pengelolaan keuangan yang mesti dibereskan Pemprov NTT. Meskipun begitu temuan-temuan tidak mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemprov NTT.
Ditambah dengan tahun ini Pemprov NTT telah enam kali berturut-turut sejak tahun 2015 mendapat opini WTP dalam manejemen pengelolaan keuangan.
Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemerksaan) atas LKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santoso, kepada Ketua DPRD NTT dan Gubernur NTT secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan NTT, Ir. Adi Sudibyo.
Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/5/2021), di Aula Utama Kantor DPRD NTT.
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santoso, menjelaskan walaupun opini yang diperoleh WTP, namun masih terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT.
Santoso menyebut beberapa temuan yang mesti dibereskan, antara lain pertama, persediaan senilai Rp 1,74 miliar di Dinas Kesehatan NTT yang tidak diketahui distribusi penggunaannya.
Kedua, penataan pariwisata estate 7 destinasi baru pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT senilai Rp 12,11 miliar belum memiliki kejelasan status pengelolaannya.
Ketiga, pengelolaan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Provinsi NTT belum sesuai dengan ketentuan.
