Nah, ketika Suhato mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno di tahun 1967, Suharto sebagai tentara sejati sesungguhnya tidak ingin menyibukkan dirinya dengan urusan politik. Tetapi Suharto sadar, untuk mempertahankan kekuasaan dia membutuhkan partai politik sebagai kendaraan. Pertama Suharto berpikir untuk menggunakan PNI, tetapi karena Suharto hendak mengambil jarak dengan rejim Orde Lama, maka niat ini tidak bisa diwujudkan. Alih-alih dia memberdayakan berbagai kelompok kekaryaan untuk membantu pemerintahan. Dengan TNI sebagai motor penggerak terbentuklah Sentral Organisasi Swadiri Indonesia atau SOKSI. Soksi kemudian oleh TNI dijadikan sebagai basis bagi pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Karena Sekber Golkar terlalu besar, maka organisasi ini dipecah dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi disingkat Kino yaitu Soksi, Kosgoro, MKGR, Gerakan Karya Rakyat, Ormas Hankam, Profesi dan Gerakan Pembangunan. Himpunan berbagai organisasi kekaryaan ini dimaksudkan untuk melawan Komunisme.
Singkat cerita, walaupun Golkar tidak menjadi partai politik, selama tiga dasawarsa Golkar dipakai sebagai mesin yang melanggengkan kekuasaan Suharto dari 1971, yaitu Pemilu pertama di masa Orde Baru, sampai dengan 1997, yaitu Pemilu terakhir di masa Orde Baru. Selama enam kali berturut-turut Golkar menjadi pemenang dengan mayoritas mutlak perolehan kursi di DPR, yaitu 1971 dengan 236 dari 360 kursi, 1977 dengan 232 dari 360 kursi, 1982 dengan 242 dari 360 kursi, 1987dengan 299 dari 400 kursi, 1992 dengan 282 dari 400 kursi, dan 1997 dengan 325 dari 400 kursi. Dengan perolehan suara seperti ini, kebijakan pemerintah selalu lolos dengan mulus di ranah legislatif. Baru setelah Reformasi, Golkar terjun bebas dengan kehilangan 205 kursi di parlemen hingga tersisa 120 kursi dari 500 kursi di DPR RI. Walaupun kehilangan banyak sekali kursi, dengan perolehan suara seperti ini, Golkar masih menempati posisi kedua pemeroleh suara terbanyak dan masih punya posisi tawar di parlemen.
