Oleh: Marianus Kleden
Indonesia merupakan sebuah negara yang, selepas Reformasi, menjadi tanah subur tempat bertumbuhnya partai-partai politik. Di awal berdirinya, Indonesia hanya mengenal empat partai politik dengan tiga ideologi besar, yaitu PNI dengan ideologi Nasionalisme, Nahdlatul Ulama dan Masyumi dengan ideologi Islam dan PKI dengan ideologi Komunisme. Pada Pemilu 2019 terdapat 20 partai peserta pemilu, 16 pada level nasional dan 4 pada level daerah. Sementara di luar partai peserta Pemilu masih ada puluhan partai lain yang terdaftar di Kemenkumham, di mana sebagian memenuhi persyaratan sebagai partai tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu, sementara sebagian lagi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai partai.
Di antara Pemilu pertama di tahun 1955 dan Pemilu terbaru di tahun 2019, terdapat berbagai dinamika menyangkut ideologi dan kiprah partai. Bila kita membandingkan NU dan Masyumi, maka secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa NU cenderung lebih tenang dan lebih konsen dengan masalah-masalah kemanusiaan seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan keagamaan, sehingga dikategorikan sebagai partai konservatif. Sementara Masyumi lebih mengaspirasikan perubahan-perubahan mendasar, antara lain kesetaraan pembangunan Jawa dan luar Jawa sampai ada yang bergabung dengan PRRI di tahun 1958, sehingga dikategorikan sebagai partai progresif. Insiden di tahun 1958 membuat Presiden Sukarno membubarkan Partai Masyumi karena partai ini ditengarai melawan pemerintahan yang sah. Dalam pada itu PKI yang jelas-jelas mengusung ideologi Komunisme yang bertentangan dengan Pancasila dalam aspek-aspek kehidupan demokrasi dan keagamaan (keputusan di tangan ketua partai, tidak ada kebebasan berpendapat dan berserikat, tidak ada kebebasan beragama) akhirnya harus kandas di tangan TNI yang salah satu poin dalam Saptamarganya menyebutkan, tugas TNI adalah menjaga ideologi negara. PKI memang baru dibubarkan tahun 1965 pascaperistiwa G30S/PKI karena selama rentang waktu 10 tahun, 1955-1965, Sukarno menunjukkan simpatinya kepada PKI, secara khusus pada ajaran “perlawanan kaum proletar terhadap kaum borjuis” yang berarti perlawanan terhadap ketidaksetaraan dan dengan demikian mengadvokasi keadilan sosial. Bung Karno juga bersimpati pada ajaran tetang kepemilikan alat produksi yang menginspirasi lahirnya Marhaenisme yang mengadvokasi diandalkannya kekuatan sendiri, dengan modal sendiri atas basis semangat gotong royong. Dalam praktik, ajaran-ajaran yang bersifat ideal ini terbukti gagal di Uni Soviet, di China, dan di Cuba yang mengusung ideologi Komunisme, dan karenanya tidak perlu diujicobakan di Indonesia. Tetapi dinamika dan dialektika antara konservatisme dan progresivisme, serta antara otoritarianisme dan demokrasi tetap berlangsung dalam peta politik kepartaian di Indonesia.
