Ironi yang terlihat di sini ialah, Golkar yang dibentuk dengan niat melawan Komunisme yang anti-demokratis, akhirnya menjadi tidak demokratis sendiri selama 3 dasawarsa. Selama 6 kali masa jabatannya sebagai Presiden, Suharto tidak menciptakan iklim demokratis yang memberi ruang kepada suara alternatif dalam penyelenggaraan negara. Golkar telah menjadi kendaraan politik bagi sebuah pemerintahan otoritarian untuk jangka waktu yang sangat lama. Kondisi inilah yang membuat rakyat marah dan melakukan gerakan reformasi yang berakhir dengan lengsernya Suharto dari kursi kekuasaan. Golkar yang selama masa Orde Baru terbiasa dengan monoloyalitas kepada Ketua Dewan Pembina, yang juga terbiasa dengan garis komando yang diadopsi yang lingkungan TNI, menjadi agak kagok, bagaimana mesti meciptakan ruang kebebasan berbicara kepada kadernya.
Syukurlah di era Reformasi, Akbar Tandjung yang sudah malang melintang di dunia partai politik dan kepengurusan Golkar menjadi Ketua Umum pertama bagi Golkar yang kini sudah bermetamorfosis menjadi Partai Golkar. Pergantian ketua umum sesudah Akbar Tandjung berlangsung mulus dan demokratis. Akbar Tandjung digantikan Jusuf Kalla, JK digantikan Aburizal Bakrie, AB digantikan Agung Laksono. Namun peralihan dari Aburizal ke Agung Laksono tidak berlangsung mulus sehingga terjadi dualisme kepemimpinan yang pada akhirnya diselesaikan dengan baik oleh BJ Habibie sebagai mediator.
Yang kita pelajari dari seluruh dinamika perjalanan Golkar ialah, Golkar lahir untuk mengkonter Komunisme yang beberapa prinsipnya bertentangan dengan prinsip hidup demokratis. Sayangnya, Golkar yang seharusnya menjadi pionir demokrasi, justru menjadi kendaraan sebuah pemerintahan otoritarian.
