Seperti sebelumnya, melalui forum munas yang berlangsung di Jakarta, 3-5 Desember 2019, AH kembali mendapat kepercayaan memimpin Partai Golkar untuk periode lima tahun ke depan atau hingga 2024. Menariknya, entah melalui munaslub atau munas, AH menggapai posisi sebagai ketum setelah secara aklamasi memperoleh kepastian dukungan penuh dari seluruh jajaran Golkar se-Indonesia. Dukungan itu masing masing dari 34 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD 1; 514 DPD 2 dan seluruh ormas pemegang hak suara lainnya.
Partai Golkar hingga munaslub pada Desember 2017, dalam kondisi sedang terpuruk. Dalam zona bahaya! Mengutip rilis berbagai lembaga survai nasional – termasuk Litbang Kompas – elekta Partai Golkar ketika itu memang berada di titik nadir, berkisar antara 6-7 persen. Kondisi itu terendah sepanjang sejarah keberadaan Partai Golkar di Tanah Air. Pemicu utamanya adalah kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto serta kasus korupsi lainnya yang menjerat sejumlah kader Golkar melalui aksi operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu gencarnya serangan dan sorotan melalui berbagai media, membuat Golkar seakan lengket dengan label sebagai sarang koruptor. Sungguh, Partai Golkar dalam lilitan citra buruk! Sementara pada saat yang sama saat itu, Golkar dituntut harus fokus dan bangkit memulihkan citranya, terutama karena waktu tersisa hanya dua tahun menghadapi pemilu pada 17 April 2019.
Beruntung, forum munaslub pada Desember 2017 dengan kesepakatan secara aklamasi mengantarkan AH menjadi Ketum DPP Partai Golkar. Seperti diakui AH sendiri (melalui bukunya: Menaklukkan Badai – Refleksi Dua Tahun Memimpin Partai Golkar, 2019), dukungan secara aklamasi itu sungguh dirasakan sebagai modal berharga bagi dirinya bagaimana seharusnya memulihkan PG yang sedang berada dalam zona bahaya. Dukungan itu terasa sekalian mengembuskan tekad kukuh bahwa badai yang sedang melilit Partai Golkar, harus ditaklukkan!
