Meski upaya pemulihan Partai Golkar harus dimulai dari titik nadir zona bahaya, serta pendeknya waktu konsolidasi (hanya sekitar dua tahun) menghadapi pemilu pada April 2019, ternyata pergulatan AH bersama jajarannya mampu menorehkan hasil menggembirakan. Pertama, sukses mengantarkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden. Kedua, kembali menempatkan Golkar sebagai partai pemenang kedua dari sisi jumah perolehan kursinya di DPR RI.
Makna Bening
Setelah dua kali terpilih secara aklamasi melalui forum munaslub dan munas, AH meminta seluruh DPD 1 dan DPD 2 Golkar se-Indonesia agar menggelar musda secara musyawarah mufakat. Arahan itu tentu saja bukan tanpa alasan. Mencontohi munaslub 2017 dan munas 2019 di tingkat DPP, setidaknya agar kegiatan musda juga sekalian mewujudkan musyawarah sesuai makna seharusnya, yakni melalui proses negosiasi, urun rembuk atau perundingan. Musyawarah seiring makna aslinya, diyakini merekatkan kebersamaam berpartai, sekaligus meredam kemungkinan terjadinya perpecahan yang memunculkan faksi-faksi. Juga dimungkinkan menjadi modal positif yang memudahkan konsolidasi partai, serta menghemat biaya politik.
Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab: syawara, yang berarti berunding atau urun rembuk. Seperti sejumlah partai lainnya di Indonesia, Golkar memilih judul “musyawarah” untuk kegiatan lima tahunannya yang disebut munas untuk tingkat DPP dan musda untuk provinsi atau kabupaten/kota. Sebagaimana digariskan melalui AD/ART Partai Golkar, munas atau musda merupakan forum pemegang kekuasaan tingkat DPP dan DPD. Sesuai tingkatannya, munas atau musda bertujuan mengokohkan konsolidasi partai, juga merupakan forum pengambilan keputusan serta menetapkan kebijakan strategis partai. Pemilihan ketum atau ketua selalu merupakan agenda yang ditunggu-tunggu karena menjadi klimaks munas atau musda.
