Seiring tujuan munas atau musda itu, sejauh ini pengambilan keputusan terutama pemilihan ketum atau ketua, lebih condong melalui opsi pemungutan suara atau voting. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan opsi voting. Namun disadari atau tidak, keseringan dengan opsi voting itu berimbas mengaburnya arti musyawarah sesungguhnya, yakni urun rembuk, berunding atau negosiasi.
Kepemimpinan AH sebagai Ketum Golkar sebenarnya masih menorehkan sejumlah keberhasilan. Sebut misalnya keteladanan mencontohi upaya mewujudkan musyawarah sesuai makna seharusnya. Kekuatan urun rembug melalui munaslub 2017 dan munas 2019 yang berhasil mengantarkan AH menjadi Ketum Partai Golkar patut dicatat sebagai dua contoh yang membuktikannya. Lalu, AH mengarahkan seluruh DPD 1 dan DPD 1 Golkar se-Indonesia agar menggelar musda secara musyawarah.
Di NTT
Sesuai arahan AH, DPD 1 Golkar NTT hingga awal pekan ketiga Oktober 2020 sudah menggelar 22 musda. Rinciannya masing-masing satu musda tingkat provinsi dan 21 musda lainnya tingkat kabupaten. Itu berarti, hingga jelang HUT ke 56 Partai Golkar, masih tersisa satu DPD 2 di NTT, yang belum menggelar musdanya. DPD 2 dimaksud adalah Golkar Kota Kupang. Asalasan penundaan karena gangguan kesehatan yang sempat menimpa Ketua Golkar Kota Kupang, Jonas Salean.
Entah di daerah lain. Dari 22 Musda Partai Golkar yang sudah digelar di NTT (1 musda provinsi dan 21 musda kabupaten), semuanya terlaksana secara musyawarah. Para ketuanya terpilih secaraa aklamasi, setelah melewati urun rembuk (pramusda) kaya dinamika, yang kemudian berujung mufakat.
