Kolaborasi kedua figur di bawah visi misi dan program yang telah ‘diterbangkan’ di langit Malaka selama kampanye pilkada, tentunya akan ‘dibumikan’ pula selama lima tahun pada masa kepemimpinan ini. Rakyat tentu menunggu dan berharap.
Di tangan SBS-HMS, rakyat menanti perubahan. Tentunya ada banyak persoalan yang menjadi PR untuk diselesaikan SBS-HMS.
Pertama, Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Persoalan perdagangan orang (human trafficking) di Malaka masih menjadi masalah serius yang tak berujung. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menyebutkan, selama tahun 2024 sebanyak 125 peti jenazah yang dipulangkan ke NTT. (Kompas.id, 3 Maret 2025). Paling tinggi dari Kab. Malaka, dengan jumlah 26 peti jenazah.
Kedua, pendidikan. Indikator satu daerah berkembang dan maju harus didukung atau ditunjang dengan mutu pendidikan yang mumpuni. Kabupaten Malaka masih tergolong daerah paling rendah mutu pendidikannya.
Data yang dihimpun dari Kriteria Standar Pendidikan Minimal (SPM) Kabupaten Malaka dengan kabupaten/kota se-NTT tahun 2023-2024, Kabupaten Malaka masih menempati posisi paling rendah dengan nilai 45,39. Dan paling tinggi Kabupaten Nagekeo dengan nilai 75,89. Kabupaten Malaka masih terkategori belum tuntas. (Bdk, Radarmalaka.com, 31 Des 2024).
Pada masa kepemimpinan SBS-HMS, peningkatan mutu pendidikan di Malaka tentu akan mengalami peningkatan apabila didukung dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang merata di setiap sekolah.
Pemerataan tenaga pendidik di setiap sekolah perlu dikaji ulang, karena sejumlah sekolah masih berkekurangan tenaga pengajar atau pendidik. Guru di kota tidak sebanyak yang ada di kampung. Imbasnya, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak tidak merata.
