Ia mengungkapkan bahwa pengadaan traktor yang dipermasalahkan berjumlah 10 unit, bukan 12 unit seperti yang disebutkan dalam laporan. Traktor-traktor tersebut diadakan menggunakan Dana Desa pada masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya, Emanuel Tnesi, dan diserahkan untuk dikelola oleh Bumdes.
Namun, Dominggus menekankan bahwa tidak pernah ada berita acara resmi terkait penyerahan aset desa tersebut ke Bumdes. Hal ini terungkap dalam musyawarah bersama dengan mantan kepala desa dan perangkat lainnya.
“Traktor itu bukan saya yang tarik lalu Bumdes bubar. Faktanya, Bumdes sudah tidak aktif sejak tahun 2019. Saya hanya melanjutkan pembenahan karena sebagian besar traktor dalam kondisi rusak, bahkan ada satu unit yang mesinnya tertukar dan tidak sesuai spesifikasi,” jelasnya.
Dominggus juga menyampaikan bahwa proses penarikan dan pembenahan traktor dilakukan secara transparan, termasuk menghadirkan pelapor Apo Usabatan dalam musyawarah. Bahkan, berita acara penarikan juga ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.
“Yang saya heran, kenapa sekarang justru beliau yang melapor lagi, padahal sudah ikut menandatangani berita acara itu,” imbuhnya.
Terkait penggunaan traktor setelah pembenahan, Dominggus menegaskan bahwa seluruh unit telah didistribusikan ke masing-masing RT dengan penanggung jawab di setiap wilayah untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan untuk digunakan secara pribadi.
“Kalau dibilang saya kuasai dua tahun secara pribadi, itu sama sekali tidak benar. Pembenahan baru dilakukan tahun kemarin dan belum satu tahun berjalan. Saya tidak pernah memakai traktor itu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
