Bagaimana jika ada yang berargumentasi bahwa manfaat dari hadirnya budidaya mutiara adalah jaminan keamaan wilayah laut dari para nelayan nakal yang masih menggunakan bom ikan atau alat tangkap lain yang ilegal? ini adalah paradigma yang sesat sekaligus solusi bukan solusi (kontraproduktif). Bagaimana mungkin kita menyelesaikan satu masalah dengan menghadirkan masalah baru? Apabilah tujuannya adalah untuk menjamin sekuritas atau keamanan wilayah laut, maka yang dituntut adalah peningkatan kapasisitas dan kualitas penjagaan dari pemerintah melalui Sat Pol Air, misalnya, sembari tetap memfasilitasi ruang edukasi yang reguler kepada masyarakat.
Adapun dampak lain yang bisa diakibatkan dari pembatasan ruang tangkap nelayan lokal adalah terganggunya manajemen rantai pasok (supply chain management). Secara sederhana, menyempitnya ruang tangkap, berisiko pada menurunnya produktivitas tangkapan. Akhirnya supply akan menipis, tetapi harga jualnya akan melambung di antara mayoritas penduduk yang daya belinya menengah ke bawah. Akhirnya, tidak ada efek negatif yang tunggal, sementara kemiskinan tetap tinggal.
Melemahnya Kuda-Kuda Otonomi Daerah
Pasca-reformasi lahirlah undang-undang otonomi daerah, sesuatu yang secara ideal mencita-citakan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi cita-cita tersebut seringkali berhadapan dengan persimpangan realitas dilematis. Di satu sisi, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk urus diri sendiri. Tetapi, di lain sisi, masyarakat juga mesti berhadapan dengan penetrasi mesin kapitalisme lewat investir-investor pemilik modal yang siap merebut sumber daya alam dengan bayangan kerusakan lingkungan yang masif (Bdk. Ekora: 2019).
