Dalam perspektif Keterbukaan informasi publik, ini adalah kemunduran total. Badan Publik (DPRD dan Partai Politik) menjadi entitas yang semakin tertutup, di mana keputusan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak diambil berdasarkan negosiasi transaksional yang tidak dapat diaudit oleh mata publik.
Memindahkan “Pasar” Transaksi Politik
Argumen klasik pendukung pemilihan oleh DPRD adalah tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang memicu korupsi. Argumentasi ini sekilas tampak logis, namun sesungguhnya rapuh. Mengubah mekanisme pemilihan tidak menghilangkan politik uang; ia hanya memindahkan lokus transaksinya. Dalam Pilkada langsung, politik uang (jika terjadi) bersifat eceran dan massal—sebuah praktik buruk yang harus kita perangi lewat penegakan hukum dan edukasi. Namun, dalam pemilihan oleh DPRD, politik uang berubah menjadi “grosiran”. Oligarki dan cukong politik tidak perlu lagi menyebar uang ke ratusan ribu rakyat; mereka cukup “membeli” segelintir elite di parlemen. Biaya mungkin lebih murah bagi investor politik, tetapi daya rusaknya terhadap integritas demokrasi jauh lebih masif.
Ketika Kepala Daerah terpilih karena “membeli” suara wakil rakyat, maka loyalitasnya bukan kepada rakyat (Tuan), melainkan kepada DPRD dan penyandang dana. Ini menciptakan hubungan eksekutif-legislatif yang tidak sehat. Check and balances akan mati suri. Kepala Daerah akan tersandera; ia tidak akan berani menindak penyimpangan anggota dewan karena nasib jabatan politiknya ada di tangan mereka. Akibatnya, kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan “Tuan,” melainkan pada kepuasan “Wakil.”
